undang undang yang mengatur pengelolaan zakat. Peraturan Pemerintah (PP) NO. undang undang yang mengatur pengelolaan zakat

Praktik pengelolaan zakat seperti ini dapat dipahami secara tersirat dari firman Allah SWT Surat At-Taubah ayat 103 berikut. Pada akhirnya, keluarlah Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 4 Tahun 1968 tertanggal 15 Juli 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat pada tingkat desa dan kecamatan di seluruh Indonesia. (2):43, kata ṣadaqah terdapat pada Q. 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan haji No. 386 8 Al-Qur’an dan Tterjemah, Depertemen Agama RI. Regulasi UPZ. Tidak bisa dinafikan . Kendala yang dihadapi dalam implementasi Undang-Undang zakat adalah kurangnya dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan, kurangnya dana untuk melakukan sosialisasi yang membutuhkan. Tahun. negara telah memiliki dasar hukum atau aturan formal yang mengatur zakat, namun belum menjadikan zakat sebagai kewajiban yang harus ditunaikan warga negara. 23 Tahun 2011, menulis: Karena itu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang dinilai sudah tidak. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik. Undang-undang ini menganut prinsip tatawu’i bukan ijbari. Dan janganlahDi Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No. Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 ayat 11 bahwa hak amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam. Yaitu pasal : 1. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Sayangnya dalam UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tidak dicantumkan sanksi hukum bagi muzakki yang tidak mau melaksanakan kewajiban membayar zakat, atau sanksi bagi yang tidak menyerahkan harta zakatnya ke lembaga amil zakat bagi yang mempunyai harta zakat. Pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, sehingga perlu diganti pengelolaan zakat yang diatur dalam undang-undang ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Kemudian dari aspek legalitasnya, peraturan tentang wakaf pada masa lalu belum ada yang setingkat undang-undang. Oleh karena itu pihak pemerintah telah menetapkan Undang-undang khusus yang mengatur tentang perwakafan di Indonesia, yaitu Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. PPID BAZNAS RI Gedung BAZNAS Lantai 1 Jl. Pada akhirnya, keluarlah Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 4 Tahun 1968 tertanggal 15 Juli 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat pada tingkat desa dan kecamatan di seluruh Indonesia. Struktur dari Undang-Undang No. (3) Zakat atau sumbangan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang atau yang. menunaikannya. UNDANG‑UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Ditetapkan Tanggal. Undang-Undang pengelolaan zakat mengatur bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional dan lembaga amil zakat. Amil atau orang yang mengelola zakat; Mualaf atau orang yang baru masuk Islam; Hamba sahaya; Orang yang berutang; Sabilillah atau orang yang berjuang di jalan Allah; Ibnu sabil atau sedang melakukan perjalanan. Di Indonesia pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang No. METODEPasal 18 Undang -- Undang Nomor 23 tahun 2011, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk membantu dalam proses pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infaq maupun shodaqoh, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Tahapan yang dilakukan Baznas Mandailing Natal kepada Mustahik harus Direkomendasikan kepala desa, Memiliki izin dari KUA, setelah mendapatkanmerujuk kepada cara-cara pengelolaan zakat yang dilakukan Nabi SAW. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 9 Maka dengan ini Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat sudah tidak berlaku lagi. Menurut undang. Fatwa MUI. Dari sisi penyaluran UU yang baru menggunakan dua istilah, yaitu pendistribusian dan pendayagunaan. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah diatur dengan Peraturan Menteri. Dengan demikian, bukan tanpa alasan jika di Indonesia lahir undang-undang yang mengatur tentang zakat, yaitu dalam rangka mengurangi kendala-kendala yang menghalangi lembaga zakat dalam mengelola zakat maka dilahirkanlah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Meski demikian, pengelolaan zakat nasional di bawah payung regulasi Undang-undang No 23 tahun 2011 masih memiliki beragam tantangan implementasi yang perlu mendapat solusi perbaikan. Namun, apakah peraturan daerah tentang pengelolaan zakat itu memiliki kesamaan vizi dan misi dengan peraturan atau perundangan yang ada seperti Undang-Undang RI No. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara; 3. UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat BAZNAS sebagai badan yang melakukan pengelolaan zakat berkedudukan di ibu kota negara, dibentuk oleh pemerintah, yang merupakan lembaga pemerintah non struktural. 2 Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran, (Yogyakarta: Andi, 2001), hal. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat ini berisi 10 Bab dan 25 pasal. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pada tanggal 23 September 1999, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. mengawasi dan. Mengenai proses hingga zakat mengurangi pembayaran pajak (dalam hal ini pajak penghasilan), hal ini sudah diatur sejak adanya UU No. Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tanpa terasa memasuki usia satu dasawarsa pada 2021 ini. “Kehadiran pemerintah itu dibuktikan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan-peratuan lain yang mengikutinya dalam bentuk peraturan pemerintah, instruksi presiden, surat Gubernur, sampai dengan instruksi Bupati,” kata Khamim Setiawan. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Selain itu, pada huruf d dasar menimbang Undang– Undang pengelolaan zakat yang baru pun menyebutkan bahwa “…. Zakat juga termasuk dalam rukun Islam, dengan demikian peran dan fungsi zakat adalah untuk menegakkan sendi-sendi agama Islam sehingga hukumnya pun wajib bagi mereka yang mampu menunaikannya. a). ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 1999. 5 tahun 1968 mengatur tentang Pembentukan Baitul Mal yang berfungsi sebagai pengumpul zakat untuk kemudian disetor kepada BAZ. Pada akhirnya, keluarlah Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 4 Tahun 1968 tertanggal 15 Juli 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat pada tingkat desa dan kecamatan di seluruh Indonesia. Setelah lebih dari 10 tahun UU No;38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dinilai tidak optimal, muncul dorongan untuk mengubah, memperjelas dan mengarah pada tujuan. Pemerintah Sumber: UU 38/1999 dan UU 23/2011 diolah oleh peneliti. Zakat sendiri diatur dalam UU 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di undangkan untuk mengganti Undang. 7. 14, LN. Inilah yang membuat pengelolaan zakat di tanah air tidak memiliki kepercayaan dari masyarakat. 38 tentang Pengelolaan Zakat pada tahun 1999 ini diubah dengan Undang-Undang No. Pengelolaan Zakat yang Efektif : Konsep dan Praktik di Beberapa Negara Edukasi. go. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaranyang ada pada LAZ IZI, maka dari itu judul penelitiannya yaitu “Pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) dalam upaya Meningkatkan Kesejahteraan Kaum Dhuafa” B. Meski demikian, Pasal 70 UU Wakaf dan Pasal 60 PP Wakaf menegaskan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang mengatur. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan norma-norma agama ke dalam norma hukum. Pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menyatakan, ”a. 86/PUU-X/2012 tentang Pengujian UU No. Informasi seputar Rupiah sebagai mata uang Republik Indonesia yang dikelola oleh Bank Indonesia sesuai dengan Undang Undang. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan zakat adalah penentuan jenis zakat yang harus dikelola. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah untuk mengdongkrak dayaguna dan hasil guna pengelolaan zakat, infaq dan sedekah di. Mereka mendapat wewenang. LAZ Berskala Provinsi adalah LAZ yang. Pengelolaan zakat berasaskan: (a). mengatur pengelolaan zakat masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-undang ini. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 29, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945; 2. Diantara poinUndang-Undang No. 581 tahun 1999 yang mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 1999. jaminan dan perlindungan hukum yang memadai dala Undang-Undang No. Pasal 11 Nazhir mempunyai tugas : a. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 : Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Kebijakan tentang zakat dinilai kurang tegas, karena hanya mengatur tentang sistematika pengelolaan zakat, fungsi Lembaga Amil Zakat seperti BAZNAS dan lain-lain. Dewan Perwakilan Rakyat Republik IndonesiaPanji Gumilang dilaporkan dengan dugaan melanggar ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yaitu Pasal 37, 38,. Zakat Menurut Uu No 23 Tahun 2011. Namun pada implementasinya, Undang-Undang No. b. Zakat di Indonesia dikelola bersama oleh Pemerintah Indonesia dan masyarakat Indonesia. 3 No. REPUBLIKA. Tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penunaian dan Pengelolaan Zakat (UU 23/2011), dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI (Putusan No. Yang pertama, secara konstitusional, bahwa UU Pengelolaan Zakat sesuai dengan UUD RI tahun 1945 pasal 20, 21, 29, dan 34 ayat 1. Pengelolaan zakat yang mempunyai visi tidak lain untuk mensejahterakan para Mustahiq. com Isi dari UU Pengelolaan Zakat yaitu Ketentuan umum dalam “pasal 1” pengelolaan zakat kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengordinasian, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan. Penjabaran dari undang-undang tersebut dituang dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007, tentang Baitul Mal, mulai dari Baitul Mal Aceh, Kabupaten/Kota sampai Baitul Mal Gampong/desa. Dengan adanya Undang-Undang Pengelolaan Zakat, maka seluruh kegiatan pengelolaan zakat di tanah air wajib memiliki legalitas yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. 23 Tahun 2011. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat secara penuh, sampai saat ini undang-undang tersebut belum berlaku secara maksimal, karena masih banyak pasal-pasal yang harus dijabarkan dan dijelaskan. a). Maka diperlukan LAZ yang kredibel dan mempunyai legitimasi," ujar Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag Tarmizi Tohor dalam keterangan tertulis. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat . UU No. biasa disebut OPZ untuk mempublikasikan pengelolaan dana zakat. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Kebebasan dalam membuat undang-undang zakat mengakibatkan perbedaan terhadap undang-undang yang diciptakannya tentang zakat, yang melikupi perbedaan berbagai aspek pengeloaan dan cara penerapan. PENGELOLAAN ZAKAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MAKASSAR, Menimbang : a. Setelah mendapatkan kemerdekaan dari tangan penjajah selama lebih dari setengah abad, Indonesia akhirnya memiliki dasar hukum, yakni Undang-Undang Nomor 38 Tahun tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. agama yang tinggi. Mungkin beberapa alasan di bawah ini bisa menjelaskan sebab pengelolaan zakat yang tidak efektif di Indonesia: Kesadaran masyarakat yang kurang terhadap peran zakat bagi perekonomian. Yos Sudarso, Km. Pasal 30 menegaskan untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran pendapatan dan belanja. 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang. 2. S. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial”; “b. hukumnya. [1] Terkait pelaksanaan audit terhadap LAZ, Pasal 18 ayat (2) huruf h UU Pengelolaan Zakat telah mengatur syarat pembentukan LAZ, salah satunya yaitu. Adanya aturan bagi siapa-siapa yang tidak menunaikan. bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, 4. LAZ sebagai badan yang melayani. Yang dimaksud dengan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) adalah: a) OPZ berbasis pemerintah yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di tingkat pusat, provinsi, kota dan kabupaten. Undang-undang ini memberikan penguatandan juga berbagai privilege kepada operator zakat yang dibentuk dan/atau dikelela langsung dibawah pemerintah. Ruang Media. pengelolaan dana zakat. yudasquad47 yudasquad47 25. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Politik hukum yang berliku dan panjang berikutnya juga terjadi pada pengesahan UU No. Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. ”. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Untuk melengkapi Undang. Indonesia yang mengatur tentang kegiatan fiantropi, oleh karena itu. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif yaitu penelitian yang tidak menggunakan. Sebelumnya, UU yang berlaku adalah. [4] Zakat dalam arti suci adalah membersihkan diri, serta membersihkan jiwa dan harta. Oleh karena itu, setiap“Kehadiran pemerintah itu dibuktikan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan-peratuan lain yang mengikutinya dalam bentuk peraturan pemerintah, instruksi presiden, surat Gubernur, sampai dengan instruksi Bupati,” kata Khamim Setiawan. Untuk dapat menjamin terlaksananya pengelolaan zakat yang baik diperlukan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan zakat. 86. Pasal 1 ayat (1) menyebutkan, pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Untuk maksud tersebut, perlu adanya Undang-undnag Pengelolaan Zakat yang berasaskan iman dan takwa dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, kemaslahatan, keterbukaan dan kepastian hukum sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. 7/1983 tentang Pajak Penghasilan, pada Pasal 4 ayat (3) huruf a 1 berbunyi:1999 dihasilkan BAZ yang tepat sasaran dalam kerja pengelolaan dana zakat. 16. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat secara khusus mengatur persoalan zakat di Indonesia. memenuhi syarat tertentu. Temuan dari penelitian ini yaitu: 1) BAZNAS Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengimplementasikan Undang-Undang No. Selain itu, zakat juga dapat mewujudkan kesejahteraan mustahik dan menanggulangi kemiskinan melalui program. "Ini merupakan upaya melaksanakan pengelolaan zakat yang profesional. Hal ini dapat diwujudkan dalam kurun waktu sepuluh tahun setelah tahun 1999 yaitu dengan disahkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu diatur untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam. PENGELOLAAN ZAKAT. Zakat, infaq, shadaqah, wakaf. Undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat adalah - 18610049. UU 41 tahun 2004 tentang Wakaf mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 27 Oktober 2004. Pada tanggal 23 September 1999, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 27 Menurut istilah syara’, zakat mempunyai banyak pengertian. ” (QS. Dalam Undang-Undang ini terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan zakat produktif, yaitu: pasal 27:, ayat (1) Zakat dapat. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif. Zakat secara khusus di kelola oleh Dewan Zakat selaku lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah. Undang-Undang No. Badan amil zakat atau lembaga amil zakat adalah badan atau lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat dan perubahannya. Dalam UU tersebut ditegaskan bahwa lembaga pengelola zakat yang ada di Indonesia adalah Badan Amil Zakat yang dikelola oleh Pemerintah/ negara serta. Membuat media. Upaya untuk menyusun undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan negara telah dirintis sejak awal berdirinya negara Indonesia. BAB I. 1. (1) Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan zakat masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-undang ini. Sampai di awal 1990an, muncul lembaga zakat swasta yang diinisiasi masyarakat dan dikelola secara modern. Pengelolaan Zakat, dan penerapannya bagi masyarakat di Kabupaten Wajo. Salah satu gagasan besar penataan pengelolaan zakat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan menjiwai keseluruhan pasalnya adalah pengelolaan yang terintegrasi. 23 Tahun 2011). Terdapat beberapa regulasi yang mendasari pengelolaan zakat oleh OPZ diantaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia. Dapatkan konten premium dari. 38, TLN No. 38 of 1999 concerning Management of Zakat. Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tanpa terasa memasuki usia satu dasawarsa pada 2021 ini. PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT. dan sinergi dalam pengelolaan zakat, perlu mengatur mengenai mekanisme penyusunan dan penyampaian. Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Secara yuridis, zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (UU No. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Indonesia. 14 Februari. bahwa penunaian zakat merupakan kewajiban umat Islam. Hingga akhir tahun 1980-an, penanganan zakat di Malaysia masih jauh dari kesempurnaan. Seiring dengan problematika pengelolaan zakat yang semakin kompleks, pada tanggal 20 Oktober tahun 2011, DPR dan Presiden mengesahkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999, BAZIS dirubah namanya menjadi Badan Amil Zakat Kota Bogor (BAZ Kota Bogor) yang. Undang-undang (UU) tentang Pengelolaan Zakat. 23 Tahun 2011 B. Lembaga Amil Zakat di Indonesia. 7setiap Negeri diberi-kan kepercaaan untuk mengelola zakat sebagaimana yang sudah terlaksanaSecara nasional belum ada regulasi yang mengatur zakat sebagai PAD, namun dalam pengelolaan zakat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. - Desember 21 : 2-2 A. Namun yang membedakan ialah zakat, infaq, dan shadaqah ialah zakat hukumnya wajib bagi setiap individu dan infaq, shadaqah. Kata Kunci: pemberdayaan,. Regulasi BAZNAS Daerah. J. Diantara poinLembaga Amil Zakat. 12. Undang-Undang ini mengatur mengenai pengelolaan zakat secara umum di Indonesia. padahal potensi zakat perusahaan tentunya lebih besar. Sejak memiliki Undang-Undang, hukum zakat Indonesia yakni Undang-undang No. Pengelolaan Zakat - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. undang-undang yang khusus mengatur tentang zakat tidak diperlukan tetapi cukup diatur melalui Peraturan Menteri Agama. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh Beragam manfaat zakat akan terwujud bila terdapat dasar hukum yang mengatur kegiatan amil zakat mulai dari pengumpulan zakat, pengelolaan, hingga penyalurannya. bahwa penunalan zakat mcrupakan kewajiban umat Islam. Hukum positif di Indonesia yang mengatur mengenai zakat, yaitu Undang-Undang No. relevansinya dalam penerapan Undang-Undang pengelolaan zakat tersebut.